Sejarah LPSE Jawa Barat, fungsi dan fungsi utamanya
Pernahkah Anda menggunakan layanan LPSE Jawa Barat ? Mirip dengan layanan serupa lainnya di provinsi ini, perusahaan menyediakan layanan untuk manajemen teknologi dan informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan barang dan jasa melalui sarana elektronik.
LPSE adalah singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, Anda bisa menemukan petugas pengadaan di perusahaan daninstansi daerah yang tidak secara elektronik LPSE. Selain memudahkan para petugas tersebut, juga akan bermanfaat bagi kebangkitan penyedia barang dan p ada di daerah setempat.
Sejarah LPSE Jawa Barat
Ada beberapa peristiwa penting di balik berdirinya perusahaan. Apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya? Pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk melakukan perubahan struktur SOTOK atau organisasi pemerintahan di provinsi Jawa Barat.
Beberapa perubahan yang dilakukan, salah satunya adalah pembentukan unit baru. Ini LPSE Jawa Barat. Unit pengadaan baru sebenarnya merupakan gabungan dari unit layanan pengadaan dan LPSE. Padahal keputusan ini diambil sesuai dengan uraian mata kuliah dan deputi pencegahan KPK.
Pada saat itu, pembentukan unit-unit tersebut juga disepakati bersama. Terakhir, Pemprov Jabar resmi memiliki unit LPSE dandisetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pendirian LPSE di wilayah Li Jin Kangan setempat, tepatnya UU No. 112 Tahun 2018.
Biro tersebut sekarang berada di bawah kendali Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Unit ini memiliki tugas penting yang terlibat dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, unit baru akan memberikan layanan bersama kepada seluruh seksi pemprov Jabar.
Unit ini juga memiliki beberapa mitra hebat untuk mempermudah pekerjaannya. Beberapa mitra yang datang bersamanya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH Pemprov Jabar.
Fungsi LPSE Jawa Barat
Lalu, bagaimana dengan fungsi unit? Unit ini memiliki banyak tugas. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga layanan administrasi dalam pengumpulan barang dan jasa.
Pemeliharaan elektronik dalam pengelolaan barang dan jasa melibatkan perdebatan tentang otoritas provinsi, dan membantu mereka sesuai dengan bidang tugas mereka. Decocentration juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Selain itu, unit LPSE Jawa Barat juga harus merumuskan kebijakan umum dan koordinasi administrasi.
Seperti yang dijelaskan secara lebih rinci, unit-unit di bidang ini memiliki beberapa fu NG yang penting:
- Memelihara biro perdagangan jasa dan barang
Dalam konteks ini, LPSE mempunyai tugas mengelola Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh staf sesuai dengan kebutuhan kerja mereka.
- Mempertahankan perumusan kebijakan umum
LPSE Provinsi Jawa Barat juga bertindak sebagai administrator dalam hal koordinasi administrasi, pembinaan, pengawasan, dan perumusan kebijakan umum untuk pengaturan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Evaluasi
Unit juga memiliki fungsi dalam melakukan evaluasi. Selain itu, pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan pengumpulan barang dan jasa juga harus dilakukan dengan baik.
- Fungsi lainnya
Selain ketiga fungsi di atas, unit ini juga mencakup tugas menjalankan fungsi. Pelaksanaan tugas yang disebutkan di sini adalah pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsi dan fungsi utamanya.
Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata bagi pemerintah. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat serius dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan efisiensi, dampak dan kualitas pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan.
Dasar hukum pembentukan LPSE
Apa dasar pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat ? Unit Pengadaan telah dibentuk sejauh mungkin sehingga semua tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. LPSE juga memiliki dasar hukum tersendiri di setiap pemerintah daerah.
Kemudian landasan hukum akan digunakan sebagai dasar pendiriannya. Ada dasar untuk pendirian lembaga yang paling penting. Beberapa di antaranya adalah:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Salah satu pondasi didirikannya organisasi ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya perusahaan ini, semuanya bisa dipermudah melalui sarana elektronik. Sehingga, manusia juga bisa dilibatkan dalam meningkatkan keterampilannya.
- Meningkatkan peran masyarakat
Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lainnya tidak hanya untuk membuat masyarakat berperan lebih besar dalam bidang pembangunan, tetapi dalam hal ini media massa juga sangat penting untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan.
- Perkembangan media teknologi
Di dunia secanggih sekarang, teknologi memang perlu ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga bergantung pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mendukung perlindungan budaya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Menggunakan teknologi dengan lebih efisien
Teknologi harus digunakan dengan cara terbaik. Bekerja dengan teknologi yang matang dan akurat membuat segalanya lebih mudah. Ini adalah dasar untuk pembentukan organisasi.
- Pemberdayaan teknologi
Dalam konteks ini, pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat juga dimaksudkan agar pemberdayaan teknologi lebih kondusif. Jika teknologi lebih baik diberdayakan, efisiensi untuk efisiensi dalam melakukan pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.
2 jenis LPSE
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, organisasi telah dibagi menjadi beberapa jenis. Dua jenis organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
- Penyedia Layanan LPSE
Unit ini merupakan salah satu jenis LPSE. Perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan ini memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap sektor jasa konsumen. Ada juga ketua bidang verifikasi dan pendaftaran untuk sektor sosialisasi dan pelatihan. Semuanya dikelola sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik.
- Penyedia sistem LPSE
Berbeda dengan penyedia layanan, perusahaan sangat banyak dalam pengaturannya. Karena memiliki alamat situs web sendiri. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk memelihara database sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.
Misalnya, penyedia sistem mensosialisasikan pengumpulan barang dan jasa, melakukan pelatihan, memvalidasi mela-en dan beberapa data. Data yang perlu diverifikasi biasanya dimulai dari akta, SIUP, KTP hingga persetujuan sesuai dengan sektornya masing-masing.
Pemeliharaan server juga dilakukan oleh dua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE benar-benar sangat diperlukan karena pengumpulan barang secara elektronik jelas membuat segalanya lebih mudah. Tidak hanya itu, juga menjadi lebih transparan.
Pelaksanaan pekerjaan akan menjadi lebih mudah, akuntabel, dan optimalisasi dalam mengelola pengeluaran negara akan lebih mudah dicapai. Semua dilakukan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat.